MAMUJU – Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan konsultasi Anggota DPRD Kota Makassar, Dr. Tri Sulkarnain Ahmad, S.E., M.M., terkait regulasi penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, Senin (26/10/2026).
Kunjungan tersebut diterima Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Sahrin Salatung, bersama jajaran staf, di ruang kerja Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.
Konsultasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan referensi mengenai regulasi serta implementasi kebijakan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Pertemuan tersebut juga menjadi sarana pertukaran informasi antarlembaga legislatif daerah dalam mendukung penyusunan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran.
Sahrin Salatung menyambut baik kunjungan tersebut. Menurutnya, konsultasi antardaerah memiliki peran strategis dalam memperluas wawasan, memperkuat koordinasi, serta meningkatkan pemahaman terhadap regulasi dan pelaksanaan kebijakan daerah.
“Kami menyambut baik konsultasi ini sebagai wadah berbagi informasi dan pengalaman antardaerah. Melalui pertukaran informasi seperti ini, diharapkan terbangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai regulasi bantuan hukum, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu,” ujar Sahrin.
Ia menambahkan, penguatan pemahaman terhadap regulasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik sejalan dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen mendorong tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Makassar, Dr. Tri Sulkarnain Ahmad, S.E., M.M., menjelaskan bahwa konsultasi tersebut dilakukan untuk memperoleh masukan dan referensi sebagai bahan pendukung dalam memahami penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, baik dari aspek regulasi maupun implementasinya.
“Kami berharap melalui konsultasi ini, kami dapat memperoleh informasi dan referensi yang relevan, baik dari sisi regulasi maupun implementasinya. Hal ini penting sebagai bahan masukan dalam mendorong kebijakan yang lebih efektif dan memastikan masyarakat kurang mampu memiliki akses terhadap bantuan hukum yang layak,” ungkap Tri Sulkarnain Ahmad.
Melalui kegiatan ini, Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong koordinasi dan pertukaran informasi antardaerah sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman regulasi, mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (Hms)