Sejarah

Berdirinya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat tidak lepas dari sejarah pembentukan Provinsi Sulawesi Barat itu sendiri melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004. Sebagai provinsi ke-33 di Indonesia, Sulawesi Barat memulai langkahnya dari nol, termasuk dalam pembentukan organisasi, penataan birokrasi serta penyediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja legislatif yang baru terbentuk.

Setelah resmi berpisah dari Sulawesi Selatan, tantangan terbesar adalah menata administrasi dan birokrasi serta sarana prasarana perkantoran yang mandiri. Pada periode 2006 – 2009. Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat masih beroperasi dalam kondisi yang sangat terbatas. Fokus utama pada masa ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar administratif dan memenuhi standar pelayanan bagi para pimpinan dan anggota DPRD pertama hasil Pemilu 2004 yang dialihkan statusnya ke provinsi baru.

Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat terletak di Kabupaten Mamuju sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Barat, pada awalnya menempati gedung sementara dan sangat sederhana karena masih dalam tahap pembangunan. Pada masa ini, tugas utama Sekretariat DPRD adalah memfasilitasi penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang pertama dan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan di tengah kondisi keterbatasan Sapras dan personel SDM.

Memasuki dekade fase ini, di era kepemimpinan periode ke-2 Gubernur Sulawesi Barat Bapak H. Anwar Andan Saleh, Sekretariat DPRD mulai melakukan pembenahan Birokrasi dan menata Struktur Organisasi dengan melakukan berbagai penyesuaian atas perubahan regulasi di pusat dan daerah mengenai Perangkat Daerah dan Struktur Organisasi. Sekretariat DPRD kemudian fokus beralih pada peningkatan kualitas SDM dan dukungan substansi setiap bagiannya terhadap tiga fungsi utama DPRD: Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan.

Gedung DPRD Sulawesi Barat yang representatif di kawasan perkantoran Gubernur mulai menjadi pusat aktivitas. Sekretariat mulai memperkenalkan sistem pelaporan manual yang lebih tertib. Namun, tantangan besar muncul pada akhir periode ini ketika tuntutan transparansi publik semakin menguat. Sekretariat DPRD mulai merintis penggunaan website resmi untuk mempublikasikan produk hukum daerah (Perda) dan sosialisasinya, peningkatan kualitas layanan publik dan penyerapan aspirasi masyarakat, serta dokumentasi dan publikasi media (offline/Online) terhadap pelaksanaan kegiatan tugas dan Fungsi DPRD.

Tahun 2020 dan 2021 menjadi titik balik krusial bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Pandemi COVID-19 memaksa Sekretariat DPRD Sulawesi Barat melakukan lompatan teknologi. Rapat-rapat paripurna yang biasanya dilakukan tatap muka harus berpindah ke ruang virtual. Di bawah tekanan keadaan, Sekretariat DPRD berhasil mengadaptasi sistem E-Office secara Virtual dan penguatan sistem pendukung rapat digital dan implementasi penerapan e-Aspirasi yang terintegrasi pada aplikasi SIPD Kemendagri RI.

Selain pandemi, Sulawesi Barat juga diguncang gempa bumi hebat pada Januari 2021 yang mengakibatkan rusaknya seluruh infrastruktur gedung serta sarana perkantoran. Dimasa ini, Sekretariat DPRD memainkan peran vital dalam memastikan fungsi legislatif tetap berjalan meski dalam kondisi darurat, termasuk memfasilitasi pembahasan anggaran refocusing APBD, Upaya-upaya penanganan bencana dan kesehatan dibawah tekanan krisis pandemi Covid-19 serta dampak bencana gempa bumi dahsyat yang melanda Sulawesi Barat.

Menuju tahun 2026, Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat bertransformasi menjadi institusi yang lebih modern dengan semangat Smart Office dan Green Building yang dibangun berdasarkan arah kebijakan pembangunan pusat dan daerah pasca gempa bumi tahun 2021, Sekretariat DPRD Sulawesi Barat kini fokus pada penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) secara menyeluruh.

Integrasi data antara Sekretariat DPRD dengan Perangkat Daerah lainnya dan Pemerintah Kabupaten diperkuat untuk memastikan ruang kerja dapat terdigitalisasi baik secara administrasi maupun pelayanan lembaga. Selain itu, fokus pada peningkatan fungsi pelayanan terhadap Tusi DPRD dan pengelolaan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pusat informasi terpadu yang lebih aksesibel bagi masyarakat Sulawesi Barat.

Selama dua dekade (2006–2026), Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat telah berevolusi dari sebuah unit administratif sederhana dan serba terbatas menjadi Perangkat Daerah yang strategis dan modern. Dari masa-masa awal yang penuh keterbatasan infrastruktur hingga menghadapi bencana alam dan pandemi, Sekretariat terbukti mampu beradaptasi serta berinovasi.

Kedepan, tantangan Sekretariat bukan lagi sekedar urusan administrasi surat-menyurat, pengarsipan dan pendokumentasian secara konvensional, melainkan bagaimana menyediakan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel berbasis berbasis teknologi untuk meningkatkan standar pelayanan sesuai tugas dan fungsinya demi mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Barat Bapak Dr. H. Suhardi Duka, MM menuju Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera.