MAMUJU – Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat konsultasi bersama Badan Anggaran (Banggar), Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta mitra kerja dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan (Perkimtanhub) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Senin (19/10/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Komisi III DPRD Sulbar tersebut membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, khususnya terkait program dan alokasi anggaran pada sektor perumahan, kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, serta pekerjaan umum dan penataan ruang.
Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Sulbar, Usman Suhuriah, didampingi Wakil Ketua Komisi III, Fredy Boy, dan Sekretaris Komisi III, Harun Lulullangi. Turut hadir anggota Komisi I, Putu Suardana, Saddam, dan Gusrinaldi Sani Catur Putra.
Ketua Komisi III DPRD Sulbar, Usman Suhuriah, menegaskan bahwa pembahasan RAPBD 2027 harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan urgensi program, skala prioritas, serta kebutuhan masyarakat.
“Setiap program yang diusulkan harus memiliki sasaran yang jelas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, kami ingin memastikan alokasi anggaran benar-benar diarahkan pada program prioritas yang mendukung pembangunan daerah,” tegas Usman.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulbar, Fredy Boy, menekankan pentingnya sinergi antara DPRD, TAPD, dan perangkat daerah dalam menyusun perencanaan anggaran yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Perencanaan anggaran harus disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan, dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Kami berharap program Perkimtanhub dan PUPR dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan infrastruktur dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Fredy.
Melalui rapat konsultasi tersebut, Komisi III DPRD Sulbar mendorong agar penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027 dilaksanakan secara transparan, terukur, dan berorientasi pada hasil. Pembahasan ini diharapkan dapat memastikan program pembangunan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.
Upaya tersebut juga menjadi bagian dari dukungan DPRD terhadap arah pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam mendorong pemerataan pembangunan, memperkuat infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Hms)