MAMUJU — DPRD Provinsi Sulawesi Barat akan mencermati secara mendalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, terutama terkait program prioritas dan alokasi anggaran agar selaras dengan kebutuhan masyarakat serta target pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Sulbar, Dr. Hj. St. Suraidah Suhardi, dalam Rapat Paripurna DPRD Sulbar dengan agenda penjelasan Gubernur terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027, Selasa (6/10/2026), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulbar. Rapat tersebut menjadi tahap awal pembahasan rancangan anggaran antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam rapat itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, hadir mewakili Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka untuk menyampaikan arah kebijakan dan target pembangunan makro daerah pada 2027. Rapat dipimpin oleh Suraidah Suhardi serta dihadiri anggota DPRD dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,20 persen, tingkat kemiskinan sebesar 8,82 persen, serta pertumbuhan investasi sebesar 9,50 persen pada 2027. Target tersebut menjadi salah satu acuan dalam penyusunan kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
Bagi DPRD Sulbar, target pembangunan tersebut perlu dicermati bersama dengan rencana program dan alokasi anggaran yang diajukan pemerintah. Hal ini penting agar kebijakan fiskal daerah tidak hanya berorientasi pada pencapaian indikator makro, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik hingga penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.
Wakil Ketua DPRD Sulbar, Dr. Hj. St. Suraidah Suhardi, mengatakan bahwa penjelasan Gubernur merupakan bagian penting dari tahapan pembahasan APBD 2027. DPRD akan menjalankan fungsi pembahasannya dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat, dan prioritas pembangunan Sulawesi Barat.
“Setelah penjelasan Gubernur ini, DPRD akan melanjutkan tahapan pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku. Kami akan mencermati setiap program dan alokasi anggaran agar APBD 2027 dapat mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat,” ujar Suraidah.
Sementara itu, Sekda Sulbar Junda Maulana menjelaskan bahwa penyusunan Ranperda APBD 2027 mengacu pada besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Penyusunan tersebut juga mempertimbangkan kondisi kemampuan fiskal daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Kondisi tersebut menuntut perencanaan dan pengalokasian anggaran yang cermat agar program prioritas tetap dapat dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah. Dalam proses pembahasan, DPRD dan pemerintah daerah memiliki peran untuk memastikan rancangan belanja memiliki tujuan yang jelas, terukur, serta sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 selanjutnya dibahas DPRD Sulbar bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui tahapan dan mekanisme yang berlaku. Pembahasan ini menjadi kesempatan bagi DPRD untuk mendalami program yang direncanakan, mencermati alokasi anggaran, serta memastikan arah kebijakan pembangunan memperhatikan kepentingan masyarakat.
Melalui proses tersebut, DPRD Sulbar berharap APBD 2027 dapat menjadi instrumen pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas peluang investasi, menekan angka kemiskinan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Target yang disampaikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar Suhardi Duka diharapkan dapat diterjemahkan ke dalam program yang terukur dan memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Barat. (Hms)