MAMUJU – Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memperketat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 dengan menitikberatkan pada efisiensi, efektivitas, dan proporsionalitas alokasi anggaran di tengah keterbatasan transfer keuangan daerah.
Pembahasan tersebut berlangsung di Ruang Komisi II, Kantor DPRD Sulbar, Mamuju, Rabu (21/10/2026), bersama mitra kerja dari Biro Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Sulbar, Dr. Hj. St. Suraidah Suhardi, didampingi Ketua Komisi II, H. Irwan SP Pababari, dan Wakil Ketua Komisi II, Jumiaty. Turut hadir anggota Komisi II DPRD Sulbar, Sulfakri dan Firman Argo, serta perwakilan mitra kerja terkait.
Wakil Ketua I DPRD Sulbar, Dr. Hj. St. Suraidah Suhardi, mengatakan keterbatasan anggaran menuntut setiap perangkat daerah untuk lebih cermat dalam menyusun program dan kegiatan, sehingga alokasi anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai kebutuhan dan skala prioritas.
“Di tengah efisiensi ini, kita harus memaksimalkan anggaran yang ada. Beberapa perjalanan dinas perlu dirasionalisasi sesuai kebutuhan masing-masing perangkat daerah,” ujarnya.
Menurut Suraidah, rasionalisasi belanja menjadi salah satu langkah penyesuaian terhadap berkurangnya transfer ke daerah. Karena itu, setiap usulan program dan kegiatan perlu dievaluasi agar belanja pemerintah tetap berorientasi pada kebutuhan prioritas serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Sulbar, H. Irwan SP Pababari, menegaskan bahwa pembahasan RAPBD 2027 di tingkat komisi bertujuan memastikan penyusunan anggaran berjalan efektif, efisien, dan proporsional sesuai kemampuan keuangan daerah.
Ia menjelaskan, Komisi II menelaah setiap item program dan kegiatan yang diusulkan organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk mencermati kesesuaian antara kebutuhan pelaksanaan program dan ketersediaan anggaran.
“Kita mengkaji setiap item program dan kegiatan, kemudian menyesuaikannya dengan anggaran yang ada. Mengingat transfer keuangan daerah saat ini sangat terbatas, kita harus lebih cermat melihat setiap program di masing-masing OPD,” jelas Irwan.
Ia menambahkan, evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi program dan kegiatan yang perlu disesuaikan, tanpa mengabaikan kebutuhan prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, struktur APBD diharapkan tetap terukur, proporsional, dan realistis sesuai kapasitas fiskal daerah.
Pembahasan RAPBD 2027 ini juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dalam mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil pembangunan. Sinkronisasi antara perencanaan program dan kemampuan anggaran menjadi penting agar kebijakan belanja daerah dapat mendukung prioritas pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hasil pembahasan Komisi II selanjutnya akan disampaikan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulbar untuk dibahas lebih lanjut dalam tahapan penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027.
Melalui pembahasan bersama mitra kerja tersebut, Komisi II DPRD Sulbar menegaskan komitmennya untuk mengawal penyusunan anggaran yang transparan, efisien, dan tepat sasaran, sehingga setiap alokasi belanja daerah memiliki dasar perencanaan yang jelas serta sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan Provinsi Sulawesi Barat. (Hms)