MAMUJU – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sulawesi Barat menyepakati draf final Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat dalam rapat bersama perangkat daerah dan instansi terkait di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Sulbar, Kamis (29/10/2026).

Rapat dipimpin Ketua Pansus, H. Abdul Rahim, S.Ag., M.H., didampingi Wakil Ketua Pansus, H. Haluddin, S.Pd., M.M.Pd., serta anggota Pansus Andi Muhammad Qusyairy. Agenda rapat difokuskan pada penyempurnaan substansi Ranperda dengan mengakomodasi saran dan masukan dari Kementerian Kebudayaan RI melalui Kantor Pelestarian Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat.

Sejumlah mitra kerja turut hadir dalam rapat tersebut, di antaranya Kantor Pelestarian Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat, serta perwakilan perangkat daerah terkait.

Dalam pembahasan tersebut, Pansus bersama mitra kerja menyepakati draf final Ranperda dan pada prinsipnya menyetujui agar rancangan regulasi tersebut segera diproses ke tahapan pembahasan selanjutnya hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Ketua Pansus, H. Abdul Rahim, S.Ag., M.H., menegaskan bahwa penyusunan Ranperda ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam melindungi, melestarikan, dan mengembangkan kekayaan budaya daerah.

“Ranperda ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dalam melindungi, melestarikan, dan mengembangkan kekayaan budaya daerah. Kebudayaan merupakan identitas dan warisan berharga yang harus dijaga serta diwariskan kepada generasi mendatang,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan bahwa penyempurnaan draf Ranperda harus memperhatikan kesesuaian substansi serta teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut penting agar regulasi yang dihasilkan memiliki kepastian hukum dan dapat diimplementasikan secara efektif.

Penyelesaian Ranperda ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung arah kebijakan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, sekaligus mendorong pembangunan daerah yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal.

Melalui Ranperda tersebut, DPRD Sulbar berharap pemajuan kebudayaan tidak hanya berorientasi pada pelestarian tradisi, tetapi juga mampu memperkuat identitas daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mengoptimalkan potensi kekayaan budaya sebagai bagian dari pembangunan Sulawesi Barat.

Dengan disepakatinya draf final tersebut, diharapkan proses pembentukan Perda tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat dapat segera berlanjut sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Hms)